Pontianak – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kepemudaan. Hal ini ditandai dengan kehadiran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat Tahun 2025–2027, yang digelar di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/2).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar tersebut diikuti para Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program kepemudaan antara pusat dan daerah.
Dalam pemaparannya, Deputi Yohan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan berbasis data melalui pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Menurutnya, IPP harus menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kepemudaan di daerah.
“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. IPP menjadi rujukan bersama agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemuda di masing-masing daerah,” ujar Yohan.
Ia menekankan bahwa pembangunan pemuda tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem kepemudaan yang inklusif dan berdaya saing.
Lebih lanjut, Yohan memaparkan arah kebijakan pelayanan kepemudaan tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan kualitas pemuda secara menyeluruh, meliputi aspek pendidikan, kesehatan fisik dan mental, partisipasi ketenagakerjaan, hingga pencegahan perilaku berisiko.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan aktual yang dihadapi generasi muda, seperti tingginya angka pemuda NEET (Not in Education, Employment, or Training), persoalan kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, serta dampak negatif transformasi digital. Kondisi tersebut, kata dia, memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Dalam konteks perencanaan daerah, Kemenpora mendorong penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan jangka panjang nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan potensi dan isu kepemudaan secara komprehensif, sekaligus melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang dialog antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat guna memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pemuda daerah. Melalui sinergi yang solid, pembangunan kepemudaan di Kalbar diharapkan semakin terarah dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Tim Redaksi
