Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bidang ekonomi bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Agenda utama pertemuan tersebut membahas perkembangan indikator makroekonomi nasional sekaligus langkah strategis pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20 pada periode yang sama. Capaian ini ditopang oleh membaiknya sektor riil, di mana aktivitas manufaktur berada pada zona ekspansi serta indeks keyakinan konsumen yang terus menunjukkan peningkatan.
Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat tetap menjadi penggerak utama perekonomian. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 68 bulan berturut-turut, memperkuat posisi eksternal nasional. Fundamental ekonomi dinilai tetap solid dengan cadangan devisa yang memadai dan peringkat kredit Indonesia yang bertahan pada level investment grade.
Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap tantangan global, termasuk potensi tekanan dari outlook negatif lembaga pemeringkat internasional. Untuk itu, sejumlah strategi disiapkan, antara lain optimalisasi penerimaan negara serta penguatan peran Danantara dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas realisasi paket stimulus ekonomi triwulan pertama 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan menyerap anggaran hingga Rp60 triliun, yang diharapkan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah menggelontorkan insentif transportasi berupa diskon tiket kereta api, angkutan laut, pesawat udara, hingga potongan tarif tol dengan total estimasi anggaran Rp911,16 miliar.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan.
Untuk mendukung kelancaran mobilitas menjelang periode hari besar, pemerintah juga menetapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sumber: BPMI Setpres
