Jakarta, 13 Februari 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari target 5.000 desa nelayan hingga 2029. Pernyataan ini disampaikan dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Sejak Republik Indonesia berdiri, nelayan kita belum pernah mendapatkan perhatian. Mereka sulit memiliki es, tidak ada pabrik es di desa mereka, kesulitan mendapatkan solar, dan akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.
Setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, dan kendaraan operasional, guna memastikan rantai distribusi hasil tangkapan berjalan efisien. Presiden menegaskan, program ini bukan bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola melalui skema koperasi.
“Ini semua bukan hand out. Kita organisasi dalam koperasi, dan semua pengeluaran mereka akan dibayar kembali ke bank dan pemerintah,” jelas Presiden.
Skema pembiayaan dirancang fleksibel, dengan kelonggaran pengembalian hingga 10–12 tahun, sehingga tidak memberatkan para nelayan. Menurut Presiden, skema ini sejalan dengan praktik kredit usaha besar yang juga sering direstrukturisasi.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang saat ini dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, dan layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses langsung. Rakyat tidak akan dirugikan, tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
Pendanaan program ini bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah digulirkan selama satu dekade terakhir. Ke depan, dana desa akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia, di mana desa nelayan bukan lagi pinggiran pembangunan, tetapi menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.
(BPMI Setpres)
Tim Redaksi
