Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace dilakukan secara berhati-hati, realistis, dan berlandaskan kepentingan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Menurut Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, keikutsertaan Indonesia bukan solusi instan, melainkan sebuah eksperimen diplomasi dengan risiko yang cukup tinggi. “Beliau sangat realistis mengenai hal ini, dan memahami potensi tantangan geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional,” kata Dino.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dengan negara-negara Islam untuk menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan di Board of Peace. Sikap kehati-hatian ini memastikan Indonesia tetap memegang kendali dan memiliki opsi untuk menarik diri jika kebijakan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menambahkan, keputusan Indonesia bergabung melalui Board of Peace diambil setelah melalui dua tahap konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Delapan negara ini diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus menjaga agar proses diplomasi berjalan sesuai tujuan kemanusiaan.
“Diplomasi ini tidak selalu harus berada di bawah PBB. Selama prosesnya menghasilkan dampak positif, mekanisme alternatif tetap relevan. Kita memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apakah keterlibatan ini dilanjutkan atau tidak, tergantung hasil nyata di lapangan,” jelas Hassan.
Tim Redaksi
