Tidore Kepulauan – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat pembahasan naskah kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Tidore terkait integrasi data pertanahan dengan perpajakan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tidore, (12/3/2026).
Rapat membahas pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Ipaenin, menekankan pentingnya data pertanahan dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pengelolaan pajak daerah. “PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber PAD penting yang harus dikelola secara akurat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Rudi menambahkan, saat ini masih ditemukan ketidaksinkronan data antara administrasi pertanahan dan perpajakan daerah, baik terkait objek, subjek, luas tanah, maupun status hak atas tanah. Ketidaksesuaian ini berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Inisiatif integrasi data ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan,” kata Rudi. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta satu basis data terintegrasi yang mempermudah verifikasi objek pajak, validasi BPHTB, dan pemutakhiran data PBB-P2 secara cepat, tepat, dan transparan.
Rudi berharap forum ini menghasilkan dokumen kerja sama yang komprehensif dan implementatif. Ia juga mengapresiasi komitmen Kantor Pertanahan Kota Tidore dalam membangun kemitraan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, modern, dan berbasis data.
Tim Redaksi
