Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan komprehensif terkait kebijakan dan langkah diplomasi luar negeri yang telah dan tengah ditempuh pemerintah, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab berbagai pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan pemerintah selalu diarahkan pada pencapaian hasil yang konkret dan berdampak langsung bagi kepentingan nasional. Dalam satu tahun terakhir, sejumlah capaian strategis berhasil diraih Indonesia di kancah internasional.
Beberapa di antaranya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa.
Presiden Prabowo turut menyampaikan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang memungkinkan Indonesia memiliki fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia. Di bidang perdamaian global, Indonesia juga mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat. Pascapenandatanganan perjanjian tersebut, tercatat terjadi penurunan signifikan jumlah konflik dan korban.
Selain membahas capaian diplomasi, Presiden Prabowo juga memberikan penjelasan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Presiden menegaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki keleluasaan untuk menarik diri sewaktu-waktu.
Terkait isu pendanaan sebesar USD 1 miliar, Presiden menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara lain dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Negara anggota diberikan pilihan untuk berkontribusi atau tidak; kontribusi akan menentukan status keanggotaan tetap, sementara tanpa kontribusi keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam upaya mengurangi konflik di Palestina, bukan sekadar partisipasi dalam forum konferensi atau pertemuan diplomatik semata.
Tim Redaksi
