TERNATE – Wali Kota M. Tauhid Soleman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate masa persidangan ke-II tahun sidang 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata, Rabu (4/3/2026).
Penyampaian LKPJ tersebut merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Ternate atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi dan dihadiri Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, serta para camat di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika, baik dari sisi fiskal, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Meski demikian, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat mampu menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan.
Dari sisi ekonomi makro, kinerja perekonomian Kota Ternate menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp9,41 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan, di antaranya perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh 12,16 persen, jasa keuangan 9,97 persen, transportasi dan pergudangan 9,57 persen, serta sektor real estate sebesar 8,57 persen.
PDRB per kapita juga mengalami peningkatan. Pada 2025, PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik 5,34 persen, sementara atas dasar harga berlaku mencapai Rp76,45 juta.
Sementara itu, inflasi tahunan Kota Ternate tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,29. Inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate tahun 2025 mencapai 83,01 poin, tertinggi di Provinsi Maluku Utara dan berada di atas rata-rata provinsi sebesar 72,52 serta rata-rata nasional 75,90.
Meski berbagai indikator menunjukkan capaian positif, pemerintah daerah juga mencatat adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,92 persen dan persentase penduduk miskin menjadi 3,34 persen.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Wali Kota.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2025 tercatat sebesar Rp926,8 miliar atau 83,12 persen dari target Rp1,11 triliun. Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp925,4 miliar atau 83,07 persen dari target yang ditetapkan.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Ternate juga meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan, serta peringkat pertama Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota berharap LKPJ tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat sinergi pembangunan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan.
Tim Redaksi
