HALMAHERA SELATAN – Penggunaan kendaraan dinas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, salah satu kendaraan roda dua yang diketahui merupakan fasilitas atau aset pemerintah daerah diduga digunakan oleh salah satu pegawai Dinas Kesehatan untuk mendatangi tempat hiburan malam. Temuan ini terjadi ketika Satpol PP melakukan Razia di sejumlah Cafe di kota Labuha kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 25/7/2026. 02:45 wit di cafe Buana Lipu ( BL ) desa Mandaong. sementara motor dinas tersebut di amankan satuan polisi pamong praja (POL PP) di pos kantor bupati Halmahera selatan.
Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas serta kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) terhadap aturan disiplin dan etika dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Kendaraan dinas pada dasarnya merupakan fasilitas negara yang diberikan kepada aparatur atau instansi tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan, pelayanan masyarakat, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan.
Karena itu, penggunaan kendaraan tersebut semestinya dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya. Apabila benar kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk mendatangi tempat hiburan malam di luar agenda kedinasan, maka dugaan tersebut patut mendapat perhatian serius dari pimpinan instansi terkait.
Sorotan terhadap dugaan penggunaan motor dinas tersebut juga tidak terlepas dari status pengguna kendaraan sebagai seorang pegawai pada instansi pemerintah. Sebagai ASN, setiap pegawai memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, disiplin, etika, serta citra institusi tempatnya bekerja. Perilaku seorang ASN, baik di dalam maupun di luar jam kerja, terutama ketika menggunakan fasilitas milik negara, dapat menjadi perhatian publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelayanan publik.
Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan pun mempertanyakan sistem pengawasan terhadap kendaraan dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Dinas Kesehatan. Publik berharap setiap kendaraan dinas memiliki pengawasan yang jelas, baik terkait siapa yang menggunakan, untuk kepentingan apa kendaraan tersebut digunakan, maupun bagaimana pertanggungjawaban terhadap aset pemerintah tersebut. Pengawasan ini penting agar fasilitas negara tidak disalahgunakan dan tetap digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
Jika dugaan tersebut benar, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi terkait diharapkan tidak tinggal diam. Klarifikasi dan pemeriksaan internal perlu dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan kendaraan tersebut memang berkaitan dengan tugas kedinasan atau justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan tersebut juga penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi asumsi di tengah masyarakat dan agar setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan secara objektif.
Dugaan tersebut juga menjadi perhatian karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba terus didorong untuk memperkuat disiplin aparatur, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Komitmen terhadap disiplin ASN tidak hanya harus disampaikan melalui kebijakan dan aturan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pengawasan serta tindakan yang tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Masyarakat berharap tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan aturan, terutama dalam hal penggunaan aset negara. Setiap pegawai yang terbukti
menyalahgunakan fasilitas pemerintah semestinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan pihak tertentu. Langkah tersebut penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan seluruh aparatur pemerintah memahami bahwa kendaraan dan fasilitas dinas merupakan aset negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi balik dari kadiknas
Red/Utam
